Kambing hitam selalu dikerahkan untuk menuduh satu pihak atau bahkan pemikiran atas suatu peristiwa dengan nuansa yang tidak mengenakkan seperti kericuhan. Di kala ada petaka akan hadir satu kambing yang dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Kambing itu diam atas kuasa yang menghentikannya setiap kali ia mengembik.
Negeri ini selalu menyiapkan kambing hitam atas setiap kerusuhan, kericuhan dan malapetaka. Aksi demonstrasi yang meletus menjadi benih revolusi nasional pada akhir Agustus 2025 telah mengambinghitamkan suatu pemikiran bernama anarkisme. Hal tersebut lantas berujung kepada segenap aksi fasis dari aparat yang berdampingan dengan sikap anti ilmu pengetahuan, seperti penyitaan buku dengan tema-tema radikal.
Jauh sebelum itu, malapetaka yang meletus pada 60 tahun lalu juga merupakan buah daripada pengambinghitaman terhadap komunisme beserta onderbouw dan simpatisannya yang menelan korban di atas 500.000 jiwa di tangan rezim Orde Baru (Orba). Bagaimana hal ini dapat berkaitan? Mari kita coba pahami.
Titik Kematian Gerakan Kiri
Sebelum Gerakan 30 September (G30S) 1965, ornamen kiri mengalami masa keemasan. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mewakili gerakan kiri meraih kedudukan yang tinggi semasa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di bawah payung Sukarno. Sebelumnya pada 1948, PKI sempat mengalami masa-masa sulit. Kedatangan sang legenda Musso bersama Soeripno dengan membawa ‘Djalan Baroe’ menegaskan keberpihakan sayap kiri yang diwakilkan oleh fusi organisasi kiri seperti PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Partai Sosialis Kiri ke dalam wadah bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR).
Kejatuhan Kabinet Amir Sjarifuddin atas Perjanjian Renville membuat mayoritas partai kiri di dalam kabinet tersebut untuk beralih oposisi. Musso yang baru datang dari Praha menyetir FDR sebagai oposisi Kabinet Hatta yang dianggap reaksioner. Puncaknya adalah tragedi Madiun pada September 1948 dengan kekalahan dari pemberontakan FDR dan republik harus kehilangan salah satu tokoh pendiri bangsanya, Amir Sjarifuddin yang terlibat dalam peristiwa itu.
Hancur leburnya PKI di masa itu membuat ketua central committee barunya, D.N. Aidit, beralih sebagai pendukung Sukarno. Taktik perang parit politis ala Antonio Gramsci dimainkan oleh PKI dan hasilnya adalah kemenangan besar. PKI menduduki posisi keempat di Pemilu 1955 dan pada Demokrasi Terpimpin, dijadikan unsur revolusioner Sukarno yang terdiri dari Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). PKI di bawah Aidit bersama Njoto dan Lukman menjadikan partai ini sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia di bawah Soviet dan Cina. Hadirnya PKI membantu kelompok buruh dan tani dalam memperjuangkan nasibnya agar bisa lepas dari belenggu borjuasi yang menindas.
Masa keemasan itu berakhir setelah G30S 1965 meletus dan PKI dituduh oleh TNI/AD sebagai dalang di baliknya. Aksi itu membunuh 6 jenderal dan 1 perwira yang jasadnya ditemukan di Lobang Buaya usai dini hari 1 Oktober diculik pasukan Cakrabirawa. Aksi yang menyebar di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa, dengan pola penculikan yang sama menimbulkan kepanikan dan instabilitas nasional.
Setelah G30S berhasil mengambil alih akses stasiun Radio Republik Indonesia (RRI), TNI/AD yang kemudian dikomandoi oleh Soeharto mulai melakukan penyergapan dan memberitakan bahwa PKI adalah dalang penculikan dan menjadi upaya kudeta terhadap Presiden Sukarno. Rantai komando militer yang sudah dikendalikan Soeharto lantas memulai aksi penumpasan PKI hingga ke akar-akarnya. Seperti di Aceh, Perwira Militer Ishak Djuarsa dan Mokognita, memimpin pembantaian massal dan membakar emosi masyarakat dengan propaganda anti-komunis.
G30S dijadikan dalih pembunuhan massal ratusan ribu lebih anggota dan simpatisan PKI oleh militer. Padahal banyak di antaranya tidak mengetahui adanya peristiwa mematikan yang awalnya meletus di Jakarta. Hasilnya adalah ratusan ribu laki-laki dan perempuan ditangkap, diperkosa, dan dieksekusi tanpa pengadilan di seluruh penjuru Indonesia. Titik sentral seperti Surakarta dan wilayah Jawa Tengah lainnya sebagai basis terbesar PKI diinspeksi besar-besaran. Semuanya dilakukan sepihak tanpa ada pengadilan yang jelas.
Mereka telah dikambinghitamkan sebagai pelaku tunggal G30S. Masyarakat juga dipermainkan secara mental oleh militer dengan membakar bara api emosi atas perlakuan tidak mengenakkan PKI di masa lalu sebagai alasan untuk mengerahkan massa ikut membantai para terduga. Operasi tersebut nyatanya mengalami kesuksesan bagi militer dan perang sabil yang mereka kobarkan dilegitimasi sebagai aksi yang harus dilakukan demi menghapus unsur komunis ‘kafir’ di Indonesia. Ini adalah buah dari perang dingin di Asia Tenggara.
Sepanjang periode Orba, propaganda anti-komunis terus digaungkan melalui pelbagai media dan semua kajian kritis berbau kiri dihapuskan. “Cornell Paper” yang ditulis oleh Ben Anderson dan Ruth McVey dilarang dipublikasikan di tanah air karena kajiannya yang menyebut peran militer dalam bentuk konflik internal sebagai pemicu G30S. Buku-buku lainnya yang bersifat atau lahir dari tokoh kiri juga dilarang dipublikasikan. Madilog karya Tan Malaka dilarang diedarkan hanya karena Tan adalah seorang PKI di masa mudanya (1920-an) tanpa pernah mengenal seberapa kerasnya kritik Tan terhadap PKI atau Madilog yang isinya merupakan filsafat berpikir logis tanpa ada sangkut pautnya dengan PKI.
Buku-buku dirazia dan disita. Sikap anti ilmu pengetahuan ini menjadi salah satu ciri khas rezim Orba. Komunisme sering dijadikan kambing hitam atas segala kericuhan yang menyerang stabilitas negara. Para penyintas Tragedi 1965 dan sesudahnya dikucilkan dengan diberikan tanda ET (Eks Tapol) di KTP-nya sebagai bukti bahwa dia pernah terlibat di G30S membuat penyintas sulit diterima oleh masyarakat.
Secercah harapan baru muncul ketika reformasi dikibarkan pada 1998. Namun, reformasi hanyalah nama. Sifat masyarakat dan pejabat masih sama; terdoktrin anti PKI. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kita masih merayakan G30S dengan PKI di belakangnya (G30S/PKI) dan mengenangnya sebagai tragedi atas jenderal yang diculik tanpa melihat ratusan ribu sipil yang tidak tahu-menahu harus bertumpah darah dan meregang nyawa karenanya. Operasi ini juga menjadi bagian dari surutnya perjuangan anti-imperialisme dunia ketiga ketika Indonesia memantapkan posisinya sebagai sekutu Amerika Serikat. Demikian buah dari propaganda Orba yang mengambinghitamkan PKI secara sepihak dan membunuh gerakan kiri hingga ke akar-akarnya.
Kini Anarkisme Menuju Nasib yang Sama
Melihat ke belakang dari peristiwa pembunuhan massal terduga PKI pada 1965-66 dan kambing hitamnya yang bertahan hingga masa kontemporer, benih revolusi nasional Agustus 2025 lalu mengingatkan kita atas pola yang serupa dengan objek yang berbeda. Jika komunisme menjadi kambing hitam atas penculikan jenderal TNI/AD, maka anarkisme menjadi kambing hitam atas demonstrasi di penghujung akhir Agustus 2025. Sepanjang era reformasi, anarkisme memang sering dikaitkan pada kericuhan, kerusuhan, dan pengrusakan fasilitas umum. Jelas ini merupakan tuduhan dan menggiring anarkisme sebagai kambing hitam. Di saat yang sama, idenya sebagai sebuah pemikiran politik radikal sering disalahpahami.
Anarkisme adalah ideologi damai yang memang cabangnya berakar banyak dan terbagi atas dua komponen besar, yakni anarkisme kolektif dan anarkisme individual. Anarkisme kolektif mengandung unsur revolusioner yang titik radikalnya adalah teror, sedangkan anarkisme individual lebih mengedepankan kepentingan hak-hak individu dengan cara-cara yang lebih pasif seperti pembangkangan sipil ala Thoreau atau egoisme ala Max Stirner.
Anarkisme menentang suatu pemerintahan dan mendukung penghapusan negara dengan dasar pemahaman bahwa otoritas birokrasi, dalam segala bentuk, akan membawa penderitaan bagi masyarakat banyak terutama kelas pekerja. Gagasan ini semakin relevan jika meneropong ulang sejarah dan memberi tinjauan atas kehidupan hari ini. Misal, komunisme yang diterapkan Uni Soviet membawa kesengsaraan dengan sistem pemerintahan terpusat dan dalih kolektivitas.
Kapitalisme menunjukkan jurang yang besar antara si kaya dan si miskin seperti di Amerika Serikat. Pada abad ke-21, kapitalisme banyak mendominasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara termasuk Indonesia imbas Perang Dingin. Namun, dampak dari suatu negara berkembang yang dipaksakan dengan kapitalisme adalah sebuah kroni dan korupsi. Anarkisme menjadi pengharapan atas degradasi moral pemerintah atau menjadi badan perjuangan demi kehidupan yang lebih baik.
Di Indonesia, pemahaman dasar anarkisme sering keliru dan disalahpahami. Idenya selalu dikaitkan dengan kekerasan dan pengrusakan. Ketika provokator dikerahkan untuk mereduksi peran demonstran dengan memicu amarah dan menyasar fasilitas umum, aparat dan pejabat bahkan masyarakat sipil mengecam perbuatan itu sebagai anarkis.
Kasus serupa juga tercermin dari operasi intervensi Central Intelligence Agency (CIA) ketika mengerahkan militer untuk menyerang politisi dan kaum komunis di negara-negara Amerika Latin, seperti Brazil dan Chile. CIA sering menyewa kelompok perusuh untuk menjelekkan kinerja pemerintahan revolusioner serta membuat ekonomi negara yang dipimpin kaum kiri jatuh dan memberi kesan bahwa sosialisme/komunisme tidak becus dalam mengelola negara. Aksi-aksi kerusuhan yang sebenarnya dipicu oleh provokator, kemudian diwaspadai lebih lanjut dan berdampak pada penahanan serta penyitaan buku terhadap pelaku demonstran.
Sungguh seperti ada di masa Orba ketika melihat aksi penyitaan buku. Alasan aparat adalah karena ide bisa menyebabkan pelaku radikal seperti demonstrasi tempo lalu. Padahal, buku itu adalah bukti bahwa manusia membaca dan belajar, bukan bukti bahwa dia adalah pelaku kekerasan. Sikap anti ilmu pengetahuan atau anti intelektual ini merupakan warisan dari rezim Orba.
Belajar dari sejarah, terutama sejarah kambing hitam di Indonesia seharusnya bisa membawa pemerintah dan aparat untuk belajar memahami kondisi negeri ini dengan baik dan menemukan sebab-musabab mengapa bisa terpuruk. Penulis bersyukur Gen Z pada hari ini bisa membuktikan bahwa mereka tidak terprovokasi dan menunjukkan kalau mereka terpelajar. Gerakan yang dimainkan secara daring maupun aksi langsung adalah bukti bahwa generasi ini tidak apatis.
Imbas positif yang kami harapkan ke depannya tentu saja adalah menguatnya solidaritas nasional yang dapat menghimpun lintas generasi dalam melawan kezaliman penguasa dan segala propaganda pengkambinghitaman yang dikerahkan negara. Komunisme telah menjadi kambing hitam di masa lalu dan dampaknya adalah absennya gerakan kiri yang masif. Anarkisme di Indonesia kemudian lahir dan belajar dari kasus terdahulu, jangan sampai ia pudar dan dihancurkan pemerintah sebagai kambing hitam yang sah untuk dimusnahkan hingga ke akar-akarnya.
Solusinya adalah teruskan membaca dan sebarkan pemahaman agar tidak terjadi kekeliruan lagi. Tujuannya agar tidak ada kambing hitam-kambing hitam berikutnya. **
Referensi
Anderson, B. & McVey, R. (1971). A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia. New York: Cornell University Southeast Asia Program Publications.
Bevins, V. (2022). Metode Jakarta: Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Global Kita Sekarang. Jakarta: Marjin Kiri.
Malatesta, E. (1995). Anarchy. London: Freedom Press.
Melvin, J. (2022). Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal 1965-1966. Depok: Komunitas Bambu.
Mrazek, R. (2024). Amir Sjarifoeddin: Politics and Truth in Indonesia, 1907-1948. New York: Cornell University Southeast Asia Program Publications.
Nugroho, W.B. (2025). ANARKISME: Sejarah, Pemikiran, dan Perkembangannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Putra, F.F. (2022). Blok Pembangkang: Gerakan Anarkis di Indonesia 1999-2011. Yogyakarta: EA Books.
Roosa, J. (2008). Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Jakarta: Hasta Mitra.
________(2024). Riwayat Terkubur: Kekerasan Antikomunis 1965-1966 di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri.
Sheehan, S. (2004). Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan. Jakarta: Marjin Kiri.
Penulis: Abrar Rizq Ramadhan
Editor: Ivo Trias Julianno
